"Penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama YPMAK dan Pemprov Papua Barat" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari – Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) resmi ditandatangani dalam suatu pertemuan yang berlangsung penuh keakraban pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Ruang Kerjanya di lantai 5 Gedung Kantor Gubernur Arfai.
Penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi antara Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana Kemitraan PTFI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang sehari sebelumnya telah dibahas secara mendalam bersama Perangkat Daerah Pemprov Papua Barat dan pihak terkait yang difasilitasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat.
Dokumen Kesepakatan Bersama (KB) dengan nomor 100.3.7/533/GPB/2025 dan Nomor 270/Ket-YPMAK/I-A/IV/2025 tersebut terdiri dari 8 Pasal, yang secara ringkas memuat maksud dan tujuan, objek, ruang lingkup, pelaksanaan dan jangka waktu dari kesepakatan dan disertai pengaturan terkait perubahan (addendum) serta korespondensi para pihak yang bersepakat. Dokumen KB ini ditandatangani masing-masing Ketua Pengurus YPMAK Dr. Leonardus Tumuka dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, bersifat general atau umum yang merupakan dasar bagi turunan kesepakatan kerjasama yang lebih detail sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Perjanjian Kerjasama atau PKS seperti yang telah tertuang dalam PKS antara YPMAK dan BRIDA Papua Barat tentang Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pendirian SMA Unggulan Mimika di Timika yang kegiatannya sedang berlangsung.
Dr. Leonardus Tumuka Ketua Pengurus YPMAK menjelaskan bahwa proses pendirian SMA Unggulan di Timika saat ini sedang berproses, dan mengingat tahun ini program pengembangan pendidikan suku asli Amungme dan Kamoro sudah harus berjalan sehingga berbagai metode pun dilakukan. “tahun ini, program SMA Unggulan di Timika sudah harus berjalan namun fisik bangunan yang belum tersedia sehingga kami mengambil beberapa langkah diantaranya yaitu melakukan pencangkokan siswa pada beberapa SMA Unggulan yang menjadi studi tiru kami sebelumnya, salah satunya yaitu SMA Taruna Kasuari Nusantara (TKN) Manokwari,” ungkap Tumuka. Oleh karena itu melalui Kesepahaman Bersama ini, kami dari YPMAK berharap proses cangkok yang akan dilakukan di SMA TKN dapat terlaksana sesuai dengan harapan, tambah Ketua Pengurus.
"Penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi antara Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana Kemitraan PTFI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang difasilitasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat." (dok.brida_mediapapuabarat)
Lebih lanjut, Ia juga menambahkan bahwa YPMAK telah berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Amungme dan Kamoro sehingga kerjasama yang sudah terjalin ini akan sangat membantu dalam pengembangan pendidikan di Timika, dan secara umum di Tanah Papua. Ia juga berharap melalui kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi Orang Asli Papua (OAP), baik bagi suku asli Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan disekitarnya maupun suku-suku asli di Tanah Papua secara keseluruhan.
Menanggapi penjelasan dari Ketua Pengurus YPMAK, Gubernur Papua Barat menyambut baik kerjasama ini. “Pada dasarnya saya dukung rencana ini, karena melalui program ini akan banyak anak-anak asli Papua yang dapat memimpin di Tanah Papua,” ungkap Gubernur Mandacan. Terlebih lagi Gubernur juga menyampaikan bahwa melalui kerjasama ini sekiranya pendidikan sebagai unsur integral dari Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua dapat menjadi komitmen bersama dan dapat menjadi contoh kerjasama lintas Provinsi dan dijadikan role model bagi pemerintah daerah lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dengan adanya program pengembangan sumber daya manusia khusus OAP ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di Tanah Papua. Karena hingga saat ini Papua secara keseluruhan masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga “Saya rasa dengan kerjasama pengembangan SDM ini dapat memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan”, ujar Gubernur Mandacan. Di sisi lain Gubernur berharap selain tiga bidang di dalam dokumen KB (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi), dapat juga bekerjasama di bidang lainnya guna menunjang pembangunan di Tanah Papua. Karena walaupun kita sudah terbagi menjadi enam provinsi tetapi kita tetap satu Tanah Papua, enam untuk satu, satu untuk enam, tutupnya.
Turut hadir dalam pertemuan pada siang menjelang sore tersebut diantaranya, Claus Wamafma Direktur PTFI, Dr. Leo Tumuka Ketua Pengurus YPMAK, Drs. Syors A. O. Marini, M.Si Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, S.KM, M.M.Kes, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, S.Pd, M.Pd Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia, S.Sos, MM Kepala Dinas Kominfo dan Perstatik Provinsi Papua Barat, Dr. Samy D. Saiba, SP, M.Si Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, serta beberapa pejabat lainnya baik dari PTFI, YPMAK dan Perangkat Daerah. (chr/brida_mediapapuabarat)
